Revolusi Mental, Apa Kabarnya?

Revolusi mental menjadi isu paling popular empat tahun lalu menjelang Pilpres. Konsep revolusi mental ini digadang – gadang merupakan solusi masalah yang sedang dialami Bangsa. Masalah Korupsi, yang marak terjadi di negara ini. Kita bisa melihat keberhasilan KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi. Bahkan dengan operasi tangkap tangannya, KPK telah berhasil mengamankan trilyunan uang negara. Berbagai peraturan perundangan dan sistem pun telah diterapkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi ini.

Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi ini merupakan prestasi yang layak di puji. Meskipun masih banyak celah untuk perbaikan. Menurut Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra di channel Yusril DotTV Korupsi terjadi karena beberapa hal. Pertama, adalah mentalitas atau moralitas Bangsa Indonesia. Kedua, peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pemberantasan Korupsi. Dan ketiga, sistem yang buruk sehingga pengawasan lemah dan memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi.

Hingga saat ini kita sudah melihat banyak sekali undang – undang dan perbaikan sistem penyelenggaraan negara. Semenjak orde ‘reformasi’ banyak lahir undang – undang anti korupsi. Pemerintah juga sudah gencar menjalankan perbaikan sistem yang ketat dan transparan. Contoh kecil saja, proses mengurus KTP lebih mudah dan gratis dibandingkan pada zaman dulu.

Namun, satu komponen lainnya sepertinya kurang terlihat perkembangannya. Yaitu perihal perbaikan moral dan mentalitas masyarakat. Hingga saat ini masih banyak kita dapati sikap mentalitas masyarakat kita yang justru berindikasi menimbulkan korupsi.

Revolusi Mental

Menurut Yusril Ihza Mahendra, mentalitas yang menyebabkan tingginya korupsi adalah mental yang berakar pada kebiasaan dan budaya bangsa kita sendiri. Semenjak kecil kita tidak biasa didik sportif,  fair atau menghormati hak orang lain. Contoh kecil saja, masih sering kita tidak mau mengantri taksi, mengantri di atm atau stasiun BBM. Kebiasaan mengantri ini memang sepele, tapi imbasnya bisa cukup besar, karena artinya kita tidak bisa menghargai hak orang lain.

Saat kita tidak mau mengantri kita kadang berupaya untuk membayar lebih atau menjanjikan sesuatu kepada petugas supaya bisa didahulukan. Saat mental kita, petugasnya, pengawasnya dan sistemnya buruk maka akan menjadi pemicu terjadinya korupsi. Bayangkan jika mental seperti ini terjadi pada pemerintahan, perbankan dan sektor lain yang krusial? Maka terjadilah korupsi besar – besaran.

Persoalan moralitas dan mentalitas sangat penting supaya kita bersikap fair, kita tahu mana hak kita, hak orang lain dan hak negara. Masalah ini berkaitan dengan pendidikan pada skala keluarga, masyarakat, sekolah dan dijaga etika dalam penyelanggaraan pemerintahan. Pada level masyarakat adalah peran dari para pemuka agama, ulama dan pemuka adat. Peran mereka untuk menjaga mentalitas masyarakat. Pemerintah seharusnya menjalin kerjasama dengan mereka guna mendorong terjadinya revolusi mental yang dahsyat.

Pendidikan agama, terutama Islam dari keluarga sangat penting. Penanaman nilai – nilai Islam sejak kecil menjadi kunci masa depan Bangsa ini. Ulama harus mulai dirangkul untuk bisa berperan dalam peningkatan akhlak, pemahaman fiqih dan tauhid dalam masyarakat.  Sehingga perilaku, moralitas dan mental masyarakat semakin baik.

Semua komponen harus berjalan beriringan, bersama – sama. Ketika hanya system saja yang diperbaiki maka yang terjadi adalah kita hanya menghukum dan memenjarakan orang yang korupsi saja. Lama – kelamaan penjara akan penuh dan menjadi beban juga bagi negara. Begitu juga sebaliknya, perbaikan moral tanpa perbaikan system akan memberikan peluang terjadinya korupsi. Seperti pesan Bang Napi ‘’Kejahatan bukan hanya terjadi karena niat, tapi juga karena adanya kesempatan.’’

Mari kita bersama – sama dengan PBB mengupayakan agar revolusi mental yang sebenarnya dapat terwujud. Mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang Islami.

 


No Replies to "Revolusi Mental, Apa Kabarnya?"


    Got something to say?

    Some html is OK